Wagubsu Buka Konsultasi Regional Pemeliharaan Pengelolaan SDA

MEDAN -  Air merupakan unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan yang harus dikelola secara konprehensif, sehingga fungsinya dapat terus terpelihara dengan baik.

Untuk itulah, didalam pengelolan Sumbe Daya Air (SDA) harus dilaksanakan secara adil dan merata agar setiap individu masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya secara memadai, baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk meningkatkan ekonominya.

Demikian yang disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi saat membuka Acara Pertemuan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Pengelolan Sumber Daya Air Wilayah Barat Tahun 2014, Selasa malam (14/10) di Hotel Danau Toba Internasioanal Medan.

Lebih lanjut Wagubsu menegaskan sehubungan dengan hal tersebut, sasaran pembangunan sumber daya air yang akan dicapai di Provinsi Sumut yakni, meningkatkan pemenuhan air baik bagi berbagai kepentingan, berkurangnya kerusakan jaringan irigasi, berkurangnya daerah genangan akibat banjir, meningkatkan kinerja lembaga dan badan pengelolaan air dan terbentuknya P3A/GP3A dan IP3A yang mandiri.

"Untuk itu kedepannya pembangunan sumber daya air harus dilakukan perkuatan baik pada kebijakan maupun faktor teknis pembangunan di bidang sumber daya air," tegasnya.

Mengingat luasnya jaringan irigasi yang belum optimal, lanjut Wagubsu, maka kedepan perioritas penangananya dengan melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan jarigan irigasi dengan berbasis partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses kegiatan sesuai komitmen pemerintah Provonsi Sumut untuk menjadi Provinsi yang maju, lebih berdaya saing dan sejahtera.

"Untuk itulah saya berharap dengan dilaksanakannya pertemuan konsultasi regional operasi dan pemeliharaan pengelolaan air wilayah barat ini dapat mengevaluasi pencapaan hasil kesepakatan pertemuan konsultasi tahun yang lalu serta dapat merumuskan arah-arah kebijakan pada pemantapan pengelolan sumber daya air tahun selanjutnya baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan antara kabupaten /kota sesuai kewenangan agar lebih baik," harapnya.

Lebih lanjut, Wagubsu menyampaikan dengan pelaksnakan kegiatab ini memiliki makna yang sangat penting dalam upaya kita mengevaluasi penanganan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air wilayah barat.

"Atas nama pemerintah provinsi Sumut saya ucapkan selamat datang kepada para peserta semoga kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi kemajuan daerah masing-masing," katanya.

Ketua pelaksana kegiatan yang juga Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumut Ir Dinsyah MM dalam laporannya mengatakan pelaksanaan ini didasarkan pada UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No 20 tahun 2006 tenbtang irigasi dan PP no 38 tahun 2011 tentang sungai yang mana pada era otonomi daerah ini Kabupaten/kota, provinsi dan pusat telah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan irigasi,rawa serta sungai agar tidak terjadi masalah dan hambatan dalam pengelolaan irigasi, rawa dan sungai maka perlu adanya keterpaduan dan koordinasi yang jelas oleh instansi terkait.

"Tujuan yang mau dicapai yakni untuk mendapatkan solusi yang baik dalam menghadapi permasalahan dan hambatan pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air di daerah kita masing-masing" katanya.

Adapun peserta yang hadir berjumlah 520 orang meliputi, pemerintah pusat yakni kementerian Dalam Negeri kementerian Pertanian, kementerian Pekerjaa Umum, kementerian kehuatanan, Bappenas, dan dewan SDA Nasional.

Dari Provinsi, hadir 17 pemerintah provinsi meliputi, Aceh, Kepri, Sumber, Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali.

Hadir dalam pembukan itu, Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM, Dirjend Bina Bangda Kemendagri yang diwakili atau ahli menteri bidang pembangunan dan kemasyarakatan Drs Nuryanto MPa, Dirjen Prasarana dan Saran Pertanian diwakili Kasubdit Kelembagaan Ir Sumarni MM, juga beberapa staff dan asisten serta Kepala SKPD Pemprovsu.