GEBRAKSU: Tuntaskan Kasus Korupsi Wagub Tengku Erry

Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (Gerbraksu) juga membeberkan dugaan korupsi Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi dalam kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana non reboisasi (DR) dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang merugikan negara Rp8 miliar.

"Kasus T Erry Nuradi (saat menjabat Bupati Sergai) yang bersumber dari APBN 2009 itu sudah dilaporkan ke KPK dan telah diperiksa pada 9 Mei 2010 dengan surat panggilan No 137/10/05/201. Hingga kini masih terus berproses, dan karenanya kami perlu meminta klarifikasi perkembangan kasusnya," ucap Saharuddin, koordinator Gerbraksu melalui pengeras suara saat demo di Kantor Gubernur.

Dalam selebaran pernyataan sikap mereka disebutkan juga bahwa Tengku Erry Nuradi diduga terlibat kasus lain yang perlu diklarifikasi. Seperti kasus di Dinas Pendidikan Sergai 2005 atas pekerjaan rehabilitasi dan pengadaan mobileur 92 sekolah yang merugikan negara Rp2,7 miliar.

Kemudian kasus pengadaan alat peraga pendidikan SMP dan SMA Sergai 2005 sebesar Rp1,1 miliar yang dilakukan tanpa tender, audit BPK tentang penerbitan SPMU TA 2004 sebesar Rp3.978.393.886 yang dibayarkan tahun 2005 tanpa dianggarkan di APBD Sergai, dan pengeluaran biaya iklan ucapan selamat dan peringatan hari besar pada unit kerja sekretaris daerah sebesar Rp444.801.000.

Berikutnya, dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp2.080.095.657 yang menyalahi surat Kepmendagri No 29 Tahun 2012 dan Kepmendagri No 2 Tahun 1999 dan No 32 Tahun 1999, kekosongan kas daerah Kabupaten Sergai TA 2009-2010 sebesar Rp113 miliar yang diduga digunakan untuk biaya pemenangan Erry Nuradi dalam Pemilukada Sergai 2010, dan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) di Disdik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) 2010 senilai Rp5 miliar.

"Atas kasus-kasus yang ada, kami mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskannya dengan tidak berlaku diskriminatif serta tebang pilih, lalu merilis kepada publik secara transparan kemajuan sejumlah kasus korupsi yang ditangani," ucap Saharuddin.

Aksi yang berlangsung singkat ini tak mendapat tanggapan dari satupun pejabat di Kantor Gubernur sehingga massa membubarkan diri.