Anggota DPRD Sumut Sesalkan Gubsu Terkait Lambannya Penyelesaian Administrasi Pinjam Pakai Lahan Relokasi di Siosar, Karo

Anggota DPRD Sumut menyesalkan sikap lamban Gubernur Sumatera Utara dalam proses administrasi pinjam pakai lahan di kawasan hutan Siosar Kecamatan Merek, Kab Karo demi kepentingan relokasi warga tiga Desa asal Kecamatan Payung dan Naman Teran. Idealnya, Gubsu dapat bijak mencari jalan untuk mempercepat kerja kemanusiaan bagi penduduk korban erupsi Sinabung.

“ Tahapan relokasi ini harusnya kan sudah dimulai karena sudah ada ketersediaan lahan. Kita cukup kecewa dengan lambannya Gubsu mendorong agar Kemenhut segera mengeluarkan surat yang nantinya akan digunakan sebagai jalan legal mengeluarkan sumber pembiayaan bagi pengerjaan awal relokasi,” ujar anggota DPRD Sumatera Utara, Sudarto Sitepu kepada wartawan usai melakukan peninjauan pelaksanaan Operasi Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung di Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung Desa Ndokum Siroga Kecamatan Simpang Empat dan Posko Utama yang kini berdiri di Jambur Pemkab Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, Minggu ( 12/10).

Lebih lanjut, legislator Sumut asal Kabupaten Karo, Dairi dan Pak-Pak Bharat ini mengungkapkan, harusnya Gubsu sejak awal memberikan perhatian penuh pada usaha yang dapat cepat membuat surat yang dibutuhkan turun. Karena bagaimanapun, ini akan berpengaruh pada nasib warga yang kini sangat menunggu kepastian kapan relokasi itu bisa mereka nikmati.

“Kalau suratnya saja belum turun bagaimana mungkin BPBD Karo yang memimpin relokasi ini kelak dapat berbuat lebih, kan tidak mungkin membuka akses jalan tanpa izin lengkap. Kalau permulaannya saja terhambat, kapan lagi warga dapat melihat areal pertanian sebagai ganti masa depan mereka terhampar. Kita minta agar Gubsu lebih serius menangani masalah ini,” tambah Sitepu.

Pun demikian, kondisi yang merisaukan ini pun papar Sudarto harus mendapat tempat bagi penanganannya. Sehingga dipandang perlu mencari alternatif lain, sembari melihat keseriusan Gubsu menuntaskan proses administrasi pinjam pakai lahan di hutan produksi Siosar. Salah satunya adalah membawa masalah ini kepada Presiden RI terpilih, Joko Widodo melalui Tim Transisi.

“Jelas kita akan bawa persoalan ini hingga ke pusat, jadi tidak ada stagnasi perjalanan surat tadi dimanapun. Kita inginkan ini dapat diselesaikan cepat, karena sekali lagi ini berhubungan dengan ribuan jiwa. Saya pikir Tim Transisi nantinya dapat membantu rekomendasi agar relokasi Sinabung dapat diprioritaskan dengan cepat, “ tandas Sudarto.

Pada kunjungannya ke Posko Utama Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung, Sudarto Sitepu mendapat pemberitahuan dari Kepala BPBD Karo, Ir Subur Tambun, tentang perkembangan relokasi warga asal Desa Suka Meriah (Kecamatan Payung) dan Simacem – Bekerah (Kecamatan Naman Teran).

Tambun menjelaskan kalau persoalannya kini berada di Kemenhut dan Pemprovsu. Pinjam pakai lahan itu sendiri terang Subur penting untuk alas permohonan pembiayaan ke pemerintah pusat, baik untuk pembukaan akses jalan sepanjang 3,8 km maupun lahan pertanian baru masyarakat tiga desa tadi.

“Bagaimana bisa jalan dibuka tanpa izin, apakah itu nantinya bagi pembukaan jalan maupun hunian. Kabar terakhir menyebut kalau surat ini di Kemenhut (Dirjen Planologi) untuk akses jalan dan lahan pertanian seluas 450 ha itu masih menggantung. Ini yang secara serius sedang kita tunggu,“ pungkas Tambun. (B1/f)

Source: SIB