Wagubsu Harapkan Percepatan Peingkatan Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Sumut

Medan-Wagubsu H Tengku Erry Nuradi MSi bahwa Pemprovsu mengharapkan percepatan peningkatan pembangunan perikanan dan kelautan di Sumatera Utara. Karena menurut Erry bahwa  mengatakan bahwa sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu roda penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia dan juga Sumatera Utara. Sektor ini sangat mendukung ketahanan pangan maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi pangan yang cukup  berarti bagi konsumsi masyarakat dan juga untuk ekspor.

Selama 4 tahun terakhir lanjut Erry bahwa Pemprovsu telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berorientasi kepada nelayan. Yang pertama memberikan kartu nelayan kepada 21.656 orang nelayan di 17 kabupaten Kota baik di pantai Timur maupun Barat di Provinsi Sumut yang berfungsi sebagai identitas nelayan dalam hal legislasi untuk penangkapan ikan  di wilayah laut Sumut dan sebagai persyaratan dalam penerimaan program-program pemerintah. selanjut tahun 2011-2013 pemprovsu telah memberikan 2222 polis asuransi bagi nelayan dan tahun 2014 ditargetkan akan ditambah menjadi 4210. Polis asuransi ini sebagai jaminan hari tua dan proteksi bagi nelayan dan keluarga.

Juga pelestarian sumber daya alam kelautan dan perikanan melalui monitoring dan evaluasi terumbu serta rehabilitasi terumbu karang melalui penaman karang dan mangrove di kabupaten yang berpotensi. "Disamping membantu peralatan-peralatan nelayan dan penangkapan ikan untuk nelayan," ujar Erry saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPD HNSI Provisi Sumut Periode 2013-2018, Senin (22/9) di Wisma Hermina Dana Toba Cottage Belawan.

Namun demikian masih banyak tantangan yang masih perlu kita atasi untuk percepatan pembangunan dibidang perikanan dan kelautan yang perlu diupayakan dan diatasi. Dicontohkannya usaha penangkapan ikan dilaut pada umunya masih didominasi oleh usaha perikanan pantai padahal daerah penangkapan ikan masih cukup luas sehingga dibeberapa wilayah penangkapan cenderung padat tangkap yang menjadikan kurang efisien, masih dirasakan tingginya biaya produksi pada usaha perikanan sebagai dampak kenaikan harga BBM, tinggi harga pangan serta sulitnya transportasi dan pengangkutan. Masih terbatasnya akses permodalan dan masih terjadinya konflik antar nelayan terhadap alat tangkap ikan dilaut dan lain sebagainya. "Diharapkan perhatian dan kerjasama kita semuanya baik pemerintah maupun asosiasi dan semua yang berhubungan dengan masalah nelayan.

Kepada masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat nelayan di yang mencari kehidupan dilaut agar Tengku Erry mengharapkan agar wadah ini dapat menjadi sarana untuk menjembatani baik pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan para nelayan agar program yang telah direncanakan dengan baik dapat direspon pemerintah. "Mari kita bergandengan tangan menjadikan masyarakat lebih sejahtera khususnya masyarakat nelayan di Sumatera Utara," ujar Tengku Erry.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) H Mayjend (Mar) (Purn) Yussuf Solichien Martadiningrat, PhD mengharapkan dibawah kepemimpinan HNSI Provinsi Sumut yang baru dilantik Nelayan Sumut lebih sejahtera dan lebih semangat.

Diceritakan Yussuf bahwa HNSI didirikan 21 Mei 1973 oleh Bapak Presiden Soeharto. HNSI menurut Soeharto pada saat itu sangat perlu mengingat bahwa Indonesia sebagai Negara Maritim maka Nelayan adalah sebagai Pilar. Oleh karenanya untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup nelayan di Indonesia maka didirikanlah organisasi yang disebut dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). "HNSI dibentuk untuk menghilangkan stigma bahwa nelayan Indonesia itu, kurus, hitam, tidak sehat dan berpendidikan. Oleh karenanya kita menginginkan nelayan Indonesia berpendidikan, sehat dan sejahtera," ujar Yussuf.

Pada kesempatan itu Yussuf mengatakan bahwa DPP saat ini sedang bekerja keras untuk memperjuangkan nasib nelayan di Indonesia. DPP ingin memperbaiki banyak hal yang belum terselesaikan terkait nelayan di Indonesia. Baik dari dari segi hukum yaitu tentang perlindungan nelayan, masalah permodalan nelayan, dan subsidi BBM untuk nelayan. Yussuf juga menyebutkan bahwa HNSI mempunyai 2 tugas yaitu advokasi dan provokasi dalam arti yang positif, meminta, memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memberdayakan dan mensejaterakan nelayah.

Yussuf juga mengharapkan mengharapkan kepada pemerintah agar mengiikutsertakan HNSI untuk ikut dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. "Pengurus yang baru dilantik agar sharing kepada pemerintah daerah," harapnya.

Pada acara tersebut Syah Afandin SH kembali dilantik menjadi Ketua DPD HNSI Sumut periode 2013-2018 dan Pendi Pohan sebagai Sekretaris. Acara tersebut turut dihadiri Danlantamal I Belawan Laksma Pulung Prambudi, mewakili Pangdam I/BB, mewakili Kapolda, Kapolres KP3 Belawan AKBP Sipayung, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu  Zonni Waldi, S.Sos, MM, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Medan, serta DPC Kabupaten Kota Se-Sumut.