Gubsu Buka Forum Kemitraan BPJS Kesehatan Divreg I Tingkat Provsu

Medan, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, membuka pertemuan Forum Kemitraan BPJS Kesehatan Divisi Regional I Tingkat Provsu dilanjutkan dengan berbuka bersama, Rabu (16/7) di Hotel Santika Medan.

Pada kesempatan itu Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST MSi dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM mengatakan sejak dilaksanakannya BPJS kesehatan pada 1 Januari 2014 telah terjadi perubahan besar dalam sistem asuransi sosial di Indonesia khususnya asuransi kesehatan, dimana lanjutnya sebelum terbentuknya BPJS Kesehatan pengelolaan asuransi kesehatan/sosial masih terkotak-kotak. "Saat ini pengelolaannya menjadi satu yang dikelola BPJS," ujar Sekdaprovsu.

Walaupun lanjutnya pada awal pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri masih ada kendala, khususnya pada pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS mengingat adanya perubahan pada sitem rujukan dan pola tarif yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, bahkan sampai saat ini masih ada beberapa elemen masyarakat yang mempertanyakan tentang BPJS Kesehatan.

Untuk mengantisipasi berbagai kendala tersebut, pemprovsu telah membentuk tim monitoring dengan keanggotaan lintas sektor dengan pemangku kepentingan lainnya, membentuk posko JKN di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan menyurati kabupaten/kota untuk lebih proaktif dalam mengatasi keluhan masyarakat akan pelaksanaan dengan membentuk Posko JKN di wilayah masing-masing. "Dinas kesehatan Provsu sering mengadakan rapat-rapat dengan BPJS Kesehatan dan lintas sektor linnya, dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Provinsi Sumatera Utara," Sebut Nurdin pada acara tersebut yang juga dihadiri para kepala rumah sakit di Medan diantaranya Direktur Rumah Sakit Haji, Kadis Kesehatan Provsu, para kadis kesehatan kabupaten/kota se Sumut, Kepala SKPD Provsu terkait, LVRI, PWRI dan instansi terkait lainnya.
Kendala lainnya adalah sebaran rumah sakit pemerintah maupun swasta yang tidak merata antar kabupaten/kota, distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter dan dokter spesialis. Oleh karenanya Gubsu mengimbau agar kondisi ini segera dicarikan jalan keluarnya. "Untuk dokter dan dokter spesialis yang bersedia di tempatkan di daerah diberikan insentif yang tinggi," sebutnya memberikan salah satu contoh untuk menangani kendala tersebut.

Nurdin juga mengatakan agar adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan di rumah sakit maka Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mengamanatkan  bahwa seharusnya rumah sakit pemerintah menjadi suatu badan layanan umum (BLU). Saat ini yang masih menjadi permasalahan adalah belum terbitnya peraturan pendukung tentang pengelolaan keuangan rumah sakit yang bersumber dana dari BPJS Kesehatan. "Hal ini sangat diperlukan agar tidak timbul keragu-raguan dalam pemanfaatannya," sebutnya lagi.

Untuk itu dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektif sistem pelayanan kesehatan di Sumatera Utara dengan wilayah yang sangat luas maka pemerintah provinsi Sumatera Utara saat ini sedang dalam proses pembentukan regionalisasi sistem rujukan sebanyak tujuh wilayah regional. Hal ini lanjutnya sangat diperlukan dengan tujuan dihasilkannya upaya pemerataan pelayanan kesehatan yang berjenjang yang didukung sistem kendali mutu pelayanan yang optimal. "Diharapkan forum ini dimanfaatkan dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional," ujarnya mengakhiri sambutan.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional I Sumut-Aceh Oni Jauhari mengatakan bahwa forum kemitraan BPJS Kesehatan tingkat provsu mempunyai tujuan yang diharapkan pada pertemuan tersebut diantaranya terwujudnya kerjasama dan saling menunjang dengan pihak instansi terkait untuk meningkatkan mutu pelayanan.  Forum kemitraan ini lanjutnya mengadakan rapat dua kali setahun dan akan disesuaikan dengan kebutuhan. “Pertemuan kali ini dimaksudkan untuk mencari masukan dalam rangka peningkatan Pelayanan BJPS kedepannya,” ujar Oni.