Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2015

Wagub Harapkan Industri Jasa Keuangan Tingkatkan Kontribusinya Tumbuhkan Ekonomi Sumut

MEDAN. Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap industri jasa keuangan dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2015. Kontribusu berharap industri jasa keuangan tahun 2014 tercatat dalam kisaran 0,09 persen.

Harapan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2015 di Grand Ballroom Hotel Aryaduta, Jl Balai Kota Medan, Selasa (24/2/2015).

Hadir dalam acara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Ahmad Soekro Tratmono, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut H Erwin Dali¬munthe SH, Kepala Badan Pengawan Keuangan dan Pembanguna (BPKP) Sumut Mulyana, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Sumut Aceh Difi Ahmad Johansyah, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Hj Sabrina MSi, para pimpinan Perbankan di Sumut dan peserta lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2014 lalu tercatat 5,23 persen. Angka tersebut akan meningkat significant jika pertumbuhan industri jasa keuangan mengalami kenaikan diatas 0,09 persen, termasuk jasa keuangan bidang asuransi.

“Jika jasa keuangan asuransi dapat tumbuh, terutama asuransi syariah, saya yakin akan mempengaruhi perumbuhan ekonomi Sumut tahun 2015,” ujar Erry.

Erry yang juga selaku Ketua Umum (Ketum) Dewan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumut mengatakan, perbankan syariah memiliki prospek cerah di Sumut, karena dapat diterima seluruh masyarakat lintas agama.

“Perbankan di Sumut perlu melakukan terobosan baru dalam mengembangkan perbankan syariah dan asuransi syariah,” saran Erry.

Pertumbuhan ekonomi Sumut juga harud sidukung sector lain seperti pertanianm kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan.

“Sektor pertanian, kehutan dan perikanan tahun 2014 menyumbang 1,1 persen. Sedang sektor perdagangan mencapai 1,2 persen,” sebut Erry.

Lebih jauh Erry mengharapkan, Perbankan di Sumut juga mendorong sektor swasta dalam bidang investasi, terutama dalam upaya peningkatan kualitas produksi pertanian, pengembangan industri pengolahan serta mendorong tumbuhnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat berkonsentrasi melakukan investasi non komersil seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana umum. Sinergi antara pemerintah dengan perbankan akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumut,” ucap Erry.

Tidak lupa Erry mengimbau lembaga keuangan di Sumut meningkatkan kucuran dana bantuan usaha berbasis kerakyatan.

“Sangat baik jika perbankan mengutamakan sector keuangan pro rakyat yang berbasis kearifan lokal,” harap Erry.

Sementara Kepala OJK Regional 5 Sumatera, Ahmad Soekro Tratmono mengatakan, proses pemulihan industri keuangan yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi global belum tuntas terlaksana seperti apa yang diinginkan. Industri keuangan masih menghadaoi tantangan dalam bidang penguatan industri keuangan. Kendala tersebut tidak hanya dialami Sumut, namun juga berbagai daerah, terutama menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2016.

“Tahun 2015 merupakan tahun terakhir. Setidaknya ada 3 isu strategis yang perlu mendapatkan solusi integratif, yakni bagaimana optimalisasi sector jasa keuangan agar terwujud kestabilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan serta mengoptimalkan akses keuangan dan kemandirian finansial kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam memndukung pembangunan nasional,” jelas Ahmad.

Ahmad juga mengatakan, pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Sumut akhir tahun 2014 tercatat sebesar 6,35 persen. Hal ini diyakini berpotensi besar bagi market share pertumbuhan jasa keuangan di Sumut. Meskipun penciptaan lapangan kerja masih merupakan pekerjaan rumah yang terus berlanjut untuk diselesaikan, namun dengan outcomes pembiyaan/kredit di Sumut mencapai Rp166,87 Triliun (hingga akhir tahun 2014), dan76,26 persen diantaranya merupakan pembiayaan/kredit produktif.

Ahmad optimis bahwa injeksi jasa dana di sector riil perekonomian akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja produktif yang jumlahnya terus bertambah. Selain itu, hal ini diharapkan akan meningkatkan akselerasi strata masyarakat Sumut masuk ke kelas menengah.

“Bila hal ini dapat kita pertahankan dan tingkatkan, maka sumbangsih pertumbuhan ekonomi Sumut yang lebih tinggi dari angka harapan tahun 2015 sebesar 6,28 persen oleh industri Jasa keuangan bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan,” ujarnya.   

Ahmad juga mengatakan, antisipasi terhadap seluruh kerangka pertumbuhan industry jasa keuangan nasional dan regional, perlu dilakukan dengan lebih dini mengetahui permasalahan yang menghambat pertumbuhan industry secara berhati-hati (prudent), namun tetap sinergis dengan program percepatan pembangunan ekonomi nasional begitu juga dengan pandangan pemerintah.

“Kami menilai penyediaan infrastruktur dasar yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru didaerah ini, perlu mendapatkan perhatian khusus,” katanya.

OJK juga secara berkesinambungan mengarahkan pengembangan sektor jasa keuangan khususnya di Sumut secara optimal bagi peningkatan ekonomi regional dan nasional melalui inisiatif strategis yaitu mendorong pembiyaan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme pasar modal, memonitor realisasi target Rencana Bisnis Bank di Tahun 2015, khususnya terhadap target pembiyaan agar sinergis dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan nasionala sebesar 16,46 persen, penguatan lembaga jasa keuangan sleain perbankan melalui beberapa inisiatif termasuk pengawasan dan pembinaan Lembaga Keungan Mikro (LKM), penguatan pembangunan ekonomi yang sinergis dengan pelestarian lingkungan melalui green lending model, penguatan sector jasa keuangan syariah melalui inovasi produk/jasa keuangan, dengan kompetensi sumber daya insane.

Untuk menciptakan akses keuangan, kemandirian dan keamanan financial yang lebih baik dan komprehensif, Ahmad berharap setiap lembaga keuangan di Sumut dapat mendorong strategi bisnisnya melalui perluasan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka kuangan inklusif.

“Dua bank umum yang berkantor pusat di Sumut diharapkan menjadi tuan rumah di provinsinya sendiri terhadap program inklusif tersebut,”  tutup Ahmad.