Tim KEK Tinjau Kesiapan Sei Mangkei Sumut

Medan- Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, menegaskan, Tim terkait,  minggu depan akan meninjau KEK Sei Mangkei untuk memastikan kesiapan operasional kawasan itu 26 Februari 2015.

"Hasil pertemuan dengan Pemprov Sumut dan pemangku kepentingan lainnya, Rabu, semakin meyakinkan bahwa KEK Sei Mangkei bisa dioperasikan tepat waktu 26 Februari,"katanya di Medan, Rabu.

Dia mengatakan  itu usai pertemuan Tim KEK Nasional, Sumut dan pihak terkait mulai PLN, Perhubungan hingga manajemen PT Harkat Sejahtera yang menjadi perusahaan pembangkit listrik.

Keyakinan itu, kata Enoh mengacu pada sudah ada kesepakatan dan titik temu menyelesaikan tiga masalah utama yang bisa mengganggu operasional KEK Sei Mangkei sesuai waktu.

Masalah pelimpahan wewenang perizinan ke adminstrator KEK Sei Mangkei misalnya sudah dinyatakan Pemprov Sumut sudah diselesaikan.

Adapun masalah pembangunan jaringan dan penjualan listrik antara PT Harkat Sejahtera dan PLN, juga sudah menemui titik temu dimana disepakati diselesaikan  paling lama pertengahan Februari.

Sedangkan pembebasan jalan untuk pembangunan rel kereta api juga segera diselesaikan.

"Hasil pertemuan sangat positif dimana Gubernur Sumut melalui perwakilanya Bapak Hasiholan Silaen dan Arsyad Lubis bisa mengkoordinasikan permasalahaan KEK Sei Mangkei dengan pihak-pihak terkait,"katanya.

KEK Sei Mangkei yang pendiriannya merupakan usulan Pemprov Sumut memang harus mendapat dukungan penuh dari Pemprov Sumut.

"Kalau KEK Sei Mangkei molor.Nama Sumut dan Indonesia bisa jelek di mata dunia, karena Unilever yang sudah masuk ke kawasan bisa protes, jadi memang Sei Mangkei harus didukung penuh"katanya.

KEK Sei Mangkei sendiri diharapkan Pemerintah sebagai cerminan atau percontohan bagi tujuh calon KEK lainnya.

Kepala Bappeda Sumut, Arsyad Lubis menegaskan, Sei Mangkei bisa dioperasikan tepat waktu 26 Februari 2015.

"Pergub pelimpahan wewenang perizinan Pemprov Sumut  sudah di meja Gubernur dan siap ditandatangani,"katanya.

Adapaun  soal kekurangan pasokan listrik, pembebasan sisa lahan untuk pembangunan  rel kereta api Bandar Tinggi ke Kuala Tanjung juga siap untuk diselesaikan.

PT. Harkat Sejahtera -PLN  siap melakukan jual beli listrik dan dewasa ini jaringan  Saluran Udara  Tegangan Menengah sedang dalam proses pembangunan.

Pembebasan lahan untuk rel kereta api yang  tersisa yang belum dibebaskan sepanjang 7,25 kilometer itu berada di kawasan Kabupaten Simalungun sepanjang 2,7 km dan Batubara 4.5 km.

"Kebutuhan listrik 10 MW memang mendesak karena jumlah yang ada dewasa ini sebesar  2 MW lebih tu tidak mencukupi penambahan kebutuhan industri termasuk Unilever yang sudah mulai beroperasi,"katanya.

Direktur PT Harkat Sejahtera, Darno. Hartono, menegaskan, pihaknya dan PLN sudah sepakat untuk melakukan jual beli listrik yang dihasilkannya dari biomassa itu.

"Soal harga tentunya berdasarkan ketentuan Pemerintah,"katanya.

Dewasa ini, kata dia, akan dilaksanakan pembangunana jarigan untuk pasokan ke kawasan .

"Tidak ada hambatan besar dalam pembangunan karena selain mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah.Juga karena sebagian juga menggunakan titik-titik bekas tiang PLN,"katanya.

Dari 17 km jalur yang dibutuhkan, kata dia, 7 km menggunakan lahan bekas tiang PLN.

"Sisanya yang berada di lahan PTPN III, sudah dibicarakan.Kami targetkan pembangunan jaringan itu selesai pertengaan Februari,"kata Darno Hartono